Apakah KPK, Berani Mengambil Resiko Dalam Pemberantasan Korupsi Di Sumatera Utara

Apakah KPK, Berani Mengambil Resiko Dalam Pemberantasan Korupsi Di Sumatera Utara

Medan - Muhammad Zulfahri Tanjung, salah satu pengiat sosial tantang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) seharusnya berani mengambil resiko dalam memberantas korupsi, Jumat 4,Juli,2025.

Ia menjelaskan meskipun berstatus ad hoc, KPK memiliki tugas khusus dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan keberanian dalam mengambil tindakan, termasuk dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan, serta koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya. 

Jangan sampai kepercayaan publik kepada KPK menjadi menurun, karena kita bisa lihat selama ini, penanganan kasus korupsi di Indonesia, tidak pernah tuntas sampai ke akar-akarnya, hanya mentok sampai penyelenggaraan korupsi saja, tetapi tidak pernah mencari tau siapa aktor Intelektual dibalik nya. 

Muhammad Zulfahri Tanjung menjelasan lebih lanjut:

Tugas dan Fungsi KPK:

KPK dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. Untuk itu, KPK memiliki beberapa kewenangan, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. 

Tanggung Jawab kepada Publik:

KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan wajib menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Keberanian Mengambil Risiko:

Dalam menjalankan tugasnya, KPK tidak jarang berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Oleh karena itu, pimpinan dan pegawai KPK dituntut untuk memiliki jiwa petarung dan berani mengambil risiko dalam menangani kasus korupsi. 

Status Adhoc:

Meskipun berstatus ad hoc, KPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Keberanian dan ketegasan KPK dalam menindak pelaku korupsi, tanpa memandang jabatan atau kedudukan, adalah kunci keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Apalagi baru-baru ini, KPK telah melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) Kadis PUPR Sumut, bersama 4 orang terkait proyek jalan Provinsi, yang ada di Madina. 

Sudah sepekan kasus ini bergulir, tetapi bisa dinilai bahwa KPK diduga tidak mau mengambil resiko, hanya bermain aman saja, ucap Muhammad Zulfahri Tanjung.