TANGKAP!!! DIDUGA AKAL AKALAN BIMTEK PERANGKAT DESA SE- TAPANULI UTARA, PESERTA MULAI PANIK

TANGKAP!!! DIDUGA AKAL AKALAN BIMTEK PERANGKAT DESA SE- TAPANULI UTARA, PESERTA MULAI PANIK

Joniarnewspekan.com    Medan

Puluhan aparatur desa SeTapanuli Utara mengadakan bimtek diduga tidak sesuai aturan.

Bimtek ini diduga tanpa Panitia dari pemerintahan kabupaten Tapanuli Utara dalam hal ini BPDSDM yang membidangi bimbingan da pelatihan. 

Para perangkat desa melakukan bimtek di Hotel Madani Medan 21-24 Desember 2025. Kegiatan ini terlihat janggal karena logo pelaksana sengaja ditutupi dengan kertas, sementara logo pemkab Tapanuli Utara terlihat jelas.

Ketua DPP Formasi Sumut G. Seniman., M.Pd.CPM CPLA mengatakan, Para aparatur desa ini tidak peka terhadap kondisi Tapanuli Utara yang sedang dilanda duka akibat bencana ekologis. Saya menduga bahwa ada permainan antara perangkat desa dengan pihak ketiga dalam kegiatan ini. Hal ini terlihat dari indikasi kegiatan yang tanpa panitia yang jelas. Ini kegiatan penghamburan uang negara. Peserta 2-4 orang perdesa, ini sungguh memakan biaya lebih dari 10 juta perdesa. Ini kasus korupsi terstruktur bila mana anggaran desa digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat. 

Kami akan meminta pertanggung jawaban Bupati Tapanuli Utara yang telah membiarkan Perangkat desa melakukan serangkaian bimtekbyang materinya belum tentu bermanfaat selama 4 hari ini dilaksanakan. Tentu ini adalah bukti awal bahwa ada penyalahgunaan keuangan negara. Kami akan melakukan upaya hukum atas terjadinya praktek praktek berkedok bimtek yang selalu berulang di Sumatera Utara.

Selanjutnya kami akan segera berkoordinasi kepada Kejaksaan atau kepolisian untuk menelusuri kemungkinan adanya beking atau dukungan dari aparat penegak hukum yang memanfaatkan jabatannya dalam melindungi praktek praktek seperti ini. Sekaligus meminta Dinas Pemerintahan Desa Tapanuli Utara untuk menelusuri apakah kegiatan ini legal atau telah sesuai dengan aturan yang sudah di tekankan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Dimohonkan Aparat Penegak Hukum untuk memproses oknum-oknum yang terlibat dalam penyelenggara bimbingan teknis tersebut. (red)